DIALEKSIS.COM | Redelong - Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi dan pelayanan pengaduan masyarakat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!).
DIALEKSIS.COM | Redelong - Dalam rangka memaksimalkan penyerapan aspirasi serta menampung pengaduan masyarakat, Diskominfo Bener Meriah menyebarkan barcode akses ke Aplikasi SP4N Lapor pada kantor-kantor Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan pusat-pusat pelayanan masyarakat seperti Rumah Sakit dan Puskesmas Se-Kabupaten Bener Meriah.
DIALEKSIS.COM | Nasional - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendorong pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) untuk lebih aktif dan berdampak.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terus melakukan pembenahan dalam upaya menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Salah satunya membuka ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan publik yang belum baik.
DIALEKSIS.COM | Aceh Utara - Penjabat Bupati Aceh Utara Azwardi buka Workshop Finalisasi persetujuan renaksi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor) Kabupaten Aceh Utara, Selasa (27/9/2022) di wisata Gunung salak KM 27 Nisam Antara.
DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Pemerintah Kabupaten Aceh Utara secara resmi meluncurkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) yang diberi nama “LAPOR! PASEE”, Selasa (28/6/2022) di aula kantor Bupati Aceh Utara.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Dr H Iqbal SAg MAg mengingatkan ASN Kemenag Aceh untuk tidak mudik pada saat cuti lebaran Idul Fitri 1442 H. Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6.
